uu pilkades. Politik Uang di Pilkades, Ini Aturannya. uu pilkades

Kampanye itu dilakukan dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang satu meter antarpeserta. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 5. KIRIM. Setelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya sidang paripurna DPR RI, Rabu 18 Desember 2013 menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Memperhatikan. • Kamis, 04/08/2022 • 7999. Bila UU Desa ini diterapkan secara konsisten , maka akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Artikel. PERPU No. post Pilkades disputes in some districts or villages the absence of clear rules need to be clear rules of the governor or. 5. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tanah No34/DC/2022. , M. JAKARTA – Perbedaan Pemilu dan Pilkada akan dibahas secara lengkap dan mendalam di artikel ini. Hp. (AFP PHOTO / MOHAMMED ABED) JAKARTA, KOMPAS. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017, kegiatan promosi kotak kosong disebut sebagai sosialisasi. Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak. Keberadaan Pilkades ini dalam UU No 6 tahun 2014 diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi : (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Menurut UU Desa Pasal 51, ada 12 (dua belas) larangan bagi Perangkat Desa, yaitu: 1. "Kami kira kita harus konsisten, undang-undang ini kita ikuti, kita jalankan. Adapun pemungutan suara akan. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menandatangani spanduk saat Kampanye Publik dan Deklarasi Netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada serentak, 23 September 2020, pada hari bebas kendaraan di jalan Boulevard, Makassar, Sulawesi. Kecuali itu besar kecilnya wilayah dan banyak tidaknya warga yang jadi pemilih akan turut menentukan besar. TRIBUN-MEDAN. Pilkades sangat membantu. 65 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri no 112 tahun 2014 tentang pilkades calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: Kapolres semarang akbp latif usman (kiri) memeriksa senjata salah seorang polisi saat apel persiapan pengamanan ramadan dan. Sedangkan tim kampanye. Pemilihan Kepala Desa yang diatur. SEKILAS INFO PILKADES PAW “Doc Yd” Page 1 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Hal- hal perlu diketahui dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu a. Demikaian uraian soal tindak pidana pemilu, bila masih ada yang ingin ditanyakan/konsultasikan terkait masalah ini, atau anda perlu pendampingan/bantuan hukum segera hubungi kami di (021) 5701505 atau e-mail [email protected] - Polemik UU Pemilu apakah direvisi atau tidak terus bergulir. Pemerintah Segera Putuskan Nasib Moratorium Pilkades Sampai Pemilu 2024. Asalkan,anda tetap memperhatikan apa saja syarat pemilihan kepala desa. Hal pertama, semua kandidat. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 56 Undang Undang No. 65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES. Dalam amanat Revisi UU 1/2010, badan peradilan khusus dibentuk paling lama sebelum pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Dalam pasal 46 PP Nomor 72 tahun 2005 tersebut diatur sebagai berikut: Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat, Pemilihan Kepala Desa. PPID. Pemilu ini merupakan pemiluda yang digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia untuk memilih DPRD Provinsi (DPRP) dan DPRD Kabupaten/Kota (DPRK). Mengawal dengan seksama perolehan suara Partai. . Menang Pilkades, Pemuda Klaten Ini Rela Lepas Beasiswa S2 ke China . 900. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No. Dikutip dari indonesia. Ely Rahmat M. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. NUSANTARANEWS. Setelah membahas mengenai Struktur Tim Sukses: 3 Bagan di Lapisan Ranah Jabatan untuk pemilihan kepada daerah. Point 1 : Bahwa saat ini calon kepala desa dapat berasal dari luar desa atau tidak harus berdomisi di desa setempat. UU Tindak Pidana Korupsi. Model C6-KPU PSU: surat pemberitahuan pemungutan suara ulang kepada pemilih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kolaborasi Kekompakan Antara Osis dan Pramuka. Penulis melihat pangkal persoalan dalam penyelesaian sengketa Pilkades ini disebabkan beberapa hal, diantaranya regulasi dan kelembagaan penyelesaian sengketa. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian. UU No. JAKARTA, KOMPAS. Setiap personel yang diterjunkan sudah kita pastikan bebas Covid-19. PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA. Juli 3, 2023. Kirim Komentar. SOSIALISASI. Pilkades serta merumuskan kriteria persyaratan anggota Panitia Pemilihan; b. Sign inNamun agar pembahasan ini tidak bias, maka Penulis lebih fokus menyoroti tentang poin pencabutan “syarat domisili calon Kades dalam Pilkades”, baik yang disyarati melalui UU Desa maupun Permendagri sebelum putusan MK ini dikeluarkan. Pasal 21 permendagri no. Village head elections (pilkades) are political activities / events that show how the process (party) of democracy is at the village level. 14. Adapun beberapa ketentuan pilkades sebagaimana diatur dalam. Pasal 554 UU 7/2017, beberapa di antaranya adalah sebagaimana yang kami sebutkan di atas seperti pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, memberikan keterangan yang tidak. 8 Tahun 2005 dan terakhir dengan UU No. PENDAHULUAN Dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dibagian keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai dari pasal 43 s/d pasal 54. Saksi PKB melaporkan kejadian Kotak suara sudah terbuka sebelum acara pemungutan suara dilakukan Administrasi Ps 154 UU 10/2008, Ps Pemilu 116 UU 42/2008 ini kepada Petugas Pengawas Saksi dan bukti visual (jika ada) 4. Pilkada hingga Pilkades, politik uang selalu tampil di depan-mengalahkan visi misi, atau program kandidat dan partai politik. Blue print sejatinya adalah Konsep perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi atau keseluruhan UU dan sistem yang harapannya hendak dibangun kedepan melalui rencana pembuatan. Temukan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam kategori Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), ditegaskan bahwa pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk. Hasil analisa penelitian menyimpulkan: peraturan tentang Pilkades pasca Era reformasi diatur dalam UU No. Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa dari pada saat pemilihan-pemilihan yang lain. Warga negara dapat menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilu/pemilukada sebagai sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh undang-undang, bersifat langsung, umum, bebas,. (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Menjawab pertanyaan Anda, dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, kita mengacu pada Pasal 37 ayat (6) UU Desa yang berbunyi: (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan. Sejak diberlakukannya UU No. Hal ini dikarenakan pilkades tidak diatur dalam UU Pemilu, namun diatur secara lebih mikro dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 tentang Desa. Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sign in Tujuan Pilkada. UU Pilkades Pemilihan Kepala Desa , atau seringkali disingkat Pilkades , adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. 1. Tapi dalam UU ini tidak menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa hasil Pilkades dan hanya memberikan hak tersebut secara kepada Kepala Daerah. Fraksi Partai NasDem menyatakan Pilkada Serentak 2022 dan 2023 harus digelar. Langkah-Langkah Keterangan Terkait Pelaksanaan 1. Moeljatno mengatakan, bahwa: Meskipun ketentuan mengenai tindak “perbuatan pidana itu dapat dipersamakan pidana pemilu, sudah ada sejak dengan criminal act, jadi berbeda dengan kemerdekaan di dalam KUHP yang strafbaar feit, yang meliputi pula diberlakukan dengan UU No. Pasal 177. Baca Artikel. Cuti Haji/Umrah. 2022, ATURAN PILKADES. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Pilkades terasa lebih spesifik dari pada ajang pemilihan di atasnya. Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Dokpri. KARAWANG -Tuntutan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disuarakan organisasi kepala desa, salah satunya tentang penambahan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . Tujuannya adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan undang – undang tersebut serta mengetahui korelasi pelaksanaannya. UU No 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU No. Minggu, 28-Februari-2021, 08:25. Di era reformasi pula, lahir ketentuan baru, yakni siapapun boleh mencalonkan diri sebagai cakades, meski dia bukan berasal dari desa setempat. rss_feed. Dalam revisi. Rancangan UU Desa Soal Jabatan Kuwu Beredar di Media Sosial. Adapun di masa Orde Baru hingga. Dampaknya, pilkades di Desa Kedawung Wetan tidak bisa dilanjutkan. "Sesuai UU 10 Tahun 2016, UU 6 Tahun 2020," ujar Arief kepada IDN Times, Minggu (3/10/2021). [7] Pasal 40 ayat (2). 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. Tugas Dan Kewajiban Saksi Pada Pemilu. (UUD NRI 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan kata lain konstitusiPelaksanaan pilkades diawasi oleh berbagai unsur, seperti kepolisian tingkat kecamatan, koramil, Satpol PP, linmas desa, serta melibatkan Satgas COVID-19 dari puskesmas maupun panitia pemilihan tingkat desa dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Problematika Pilkades dan Perangkat Desa. KAK Pendingin. Aturan baru yang diterapkan, yakni: 1. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dari unsur-unsur yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35 Ayat 2 huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2019 menyebutkan, surat suara yang diterima pemilih harus telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara. Aturan baru yang diterapkan, yakni: 1. pdf. Tito mengatakan, rencana revisi UU Pilkada baru akan dilakukan setelah Pilkada 2024 dilaksanakan, bukan sebelum dilaksanakan. Terkait dengan biaya Pilkades, dalam UU No. JAKARTA, KOMPAS. Namun, terdapat 170 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2023. Ketentuan Pasal 42 Permendagri NO. Presidential threshold merupakan ambang batas kepemilikan kursi di DPR atau raihan suara partai politik untuk mencalonkan presiden. KPU mengusulkan dua opsi berkaitan dengan waktu Pemilu 2024. 1 Tahun 2015 yang telah dua kali mengalami perubahan, yakni, UU No. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 157 ayat (1), (2), (3), dan (4) Perubahan UU 1/2015 yang berbunyi: “Perkara. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Und. Kemudian terdapat beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh bakal. Gemmy Unyu InginBrsinarsllu. Pilkades merupakan bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pasal 57 ayat (1) PP 43/2014 menerangkan bahwa jika terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat kepala desa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Namun dalam Permendagri no. Pelaksanaan Pilkades dalam konsep Demokrasi merupakan prototype Pemilu langsung di Indonesia yang diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, dalam konteks implementasi maupun implikasi Pilkades ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; 3. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diubah dengan PP 47 Tahun 2015); 3. Adapun beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang diubah atau dihapus, diantaranya sebagai berikut: Ketentuan huruf g Pasal 21 dihapus,. PP No. Pilkades diselenggarakan oleh Panitia Pilkades bentukan BPD (berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU Desa) dan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum/ KPU (berdasarkan Pasal 22E ayat 5 Konstitusi UUD NRI Tahun 1945). Rombongan. Selain 3M plus tidak berkerumun, prokes lain yang perlu diperhatikan pembatasan jumlah pemilih di TPS, membawa pulpen sendiri dari rumah, rapid tes. Dalam upaya mewujudkan program kerja DPRDKabupaten Bungo Propinsi Jambi, Komisi I DPRD Kabupaten Bungo Propinsi Jambimelakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kulonprogo. BREBES – Para perangkat desa yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus memenuhi syarat ini. Sejak berlakunya UU No. Tanggal 20 April 2021: MK Menyatakan pembatasan jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dengan paling banyak tiga kali masa jabatan konstitusional. Kunker dilakukan dlamrangka pembelajaran tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. UU No. Silahkan Ikuti Kami di youtube : : : dipertegas lagi dengan UU nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU nomor 8 tahun 2015 dan terakhir UU nomor 10 tahun 2016. Panitia yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara , terkadang belum memahami secara utuh memahami tata cara pemilihan kepala desa. peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur,PKPU ini dibuat menindaklanjuti UU Pilkada yang memang sudah lebih dulu mengatur syarat minimal dua pasang calon di Pilkada. Adapun Landasan hukum Pemilihan Kepala Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 31. See full list on jogloabang. Pasal 9 Ayat (1) PKPU tersebut mengatakan, dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota. Mengapa desa adat di kabupaten SBB lebih memilih menolak Pilkades serentak, karena ketika desa adat mengikuti Pilkades serentak. Akan tetapi, PP tersebut mengatur mengenai besaran gaji. Peraturan Perundang-undangan. M. Pro-Kontra UU No. Misalnya sebanyak 69 Desa menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 dengan menggunakan metode elektronik voting (e-voting),. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah proses pemilihan yang melibatkan penduduk desa untuk memilih kepala desa yang akan menjadi wakil mereka dan mewakili aspirasi desa. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (PILKADA): UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1. Syarat menjadi pemilih dalam Pilkades tersebut sebenarnya sudah secara jelas diatur dalam regulasi turunan yang mengatur tentang desa guna melaksanakan amanat yang tertuang dalam UU Desa. Selain itu, pilkada juga memiliki tujuan untuk berpengaruh dan memperoleh sumbangan rakyat fungsi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini terdapat sebanyak 18 BAB dan 122 Pasal, yang secara keseluruhan membahas tentang desa, wewenang desa,. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasar pada ketentuan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu dalam : Pasal 167. Sabtu, 22 Agustus 2020 14:58 WIB. Ia mengatakan, Pilkada 2024 merupakan. id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merilis Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 yang berisi revisi beberapa peraturan agar pemilihan kepala desa (pilkades) pada akhir 2020 dan awal 2021 dapat berjalan sesuai. ini merupakan Undang Undang yang paling lengkap dalam mengatur Pemerintahan Desa, yakni terdapat sebanyak 15 bab dan 122 pasal. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tanah No34/DC/2022. Model C7 DPT-KPU: Daftar hadir pemilih tetap, biasanya formulir model ini diisi saat pemilih datang ke TPS. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil WaliKota. Berdasarkan konstruksi UU Desa, Kepala Desa dipilih dalam pemilihan, bukan ditunjuk oleh pejabat tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam pasal. Dikeluarkannya revisi uu pemilu dalam program legislasi nasional (prolegnas) dpr. Sebab, calon yang tersisa hanya satu orang. 15/1969 menyebutkan “Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih”. Proses penyelesaian sengketa hasil. Karena sesuai dengan Pasal tentang Larangan anggota BPD dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya BPD dilarang menjadi pelaksana kegiatan. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang. Raya Cangkingan - Kedokan Bunder Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Kode Pos 45280. 19. Rabu, 27 Sep 2023 16:20 WIB. UU Desa mengatur masa kerja atau jabatan kepala desa adalah 6 tahun per periode. Di dalamnya. Mengenai pengunduran diri PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”). Diberitakan Kompas. Lahirnya UU Desa ini menjadi dasar hukum mengenai pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). A A A. 1 Etik Takririah: “ Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)” (Banten: Iain Smh Banten,2016),h. Lain halnya pada masa penjajahan Jepang. Kalau MK mengoreksi putusannya berarti MK pernah salah dalam menafsir UU terhadap UUD 45. Yakni UU no 6 tahun 2014. Pemilihan Kepala Desa atau sering disebut Pilkades bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan di desa. Revisi UU Desa Disahkan Agustus-September, SJP Sarankan Pilkades Ditunda. uu no 6 th 2014; 3. Sedangkan. Point 1 : Bahwa saat ini calon kepala desa dapat berasal dari luar desa atau tidak harus berdomisi di desa setempat. Persetujuan itu diambil dalam rapat panitia kerja (panja) revisi UU Desa di ruang rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023). 381 kali: tahapan pemilu 2024 telah dimulai, inilah jadwal tahapannya. Rapat dipimpin oleh Supratman Andi Agtas. Oleh: Sepsata Andrian, S.